Politik

Jokowi Kandidat Terkuat Capres 2014 Nanti

Jokowi: Saya Mau Ngurus Banjir Bukan Jadi Capres - Meski namanya muncul dalam beberapa survei dan dipercaya bisa menjadi salah seorang calon presiden di 2014, Joko Widodo enggan memikirkan hal tersebut. Ia mengatakan saat ini lebih memilih mengurus banjir ketimbang menjadi Capres.

Baca: Kaum Muda Dukung Jokowi Jadi Capres

"Ah, saya mau ngurus banjir, saya mau ngurus macet, saya mau ngurus kampung kumuh." ujar pria yang akrab disapa Jokowi, di Jakarta, Kamis (13/12/2012).

Jokowi hanya menanggapi dingin dan sebatas bercandaan. Baginya saat ini adalah fokus untuk mengurusi masyarakat dan kota Jakarta. "Saya nggak mau berpikiran sedikitpun pada masalah itu.  Saya mau konsentrasi bekerja untuk DKI," tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, dalam sebuah survei yang dilakukan pada pada 7 dan 8 Desember lalu, masyarakat Jakarta diberi kebebasan untuk menyebut nama calon presiden. Hasilnya, Joko Widodo menempati urutan pertama dengan pilihan responden sebesar 16,1 persen, mengungguli Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Dahlan Iskan. (Sumber)

 

Meski PP 63 Direvisi, KPK Tetap Fokus Rekrut Pegawai Secara Mandiri

Jakarta - Hasil revisi PP 63/2005 tentang SDM KPK tidak membuat KPK sepenuhnya puas. Masih ada hal yang dapat mengancam kestabilan SDM KPK. Untuk mengantipasi hal itu KPK akan menyusun rencana agar tidak terjadi gangguan seperti penarikan penyidik oleh Polri di kemudian hari.

"Dengan diberlakukannya PP 103 tahun 2012 KPK juga harus memikirkan ke depan agar pegawai-pegawai di KPK ini bisa stabil sehingga tidak ada gangguan-gangguan ditengah jalan," tutur Juru Bicara KPK Johan Budi SP di kantornya Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Kamis (13/12/2012).

Johan menilai perubahan tentang masa tugas penyidik Polisi dan Kejaksaan yang diperbantukan di KPK sebelumnya yakni 8 tahun di PP 63/2005 kemudian berubah menjadi 10 tahun itu sementara dapat digunakan KPK untuk memenuhi kebutuhan SDM. Namun krisis KPK yang ada saat ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi KPK.

Krisis tersebut nampak pada tidak sebanding antara jumlah perkara dengan tenaga penyidik yang dimiliki saat ini. Oleh karena itulah KPK telah melakukan perekrutan penyidik internal guna mengantisipasinya.

"Bukan berarti kita tidak butuh lagi penyidik-penyidik dari Kejaksaan maupun Kepolisian, tapi mekanisme atau kondisi yang saat ini ada di KPK dimana penanganan kasus cukup banyak, sekarang ada sekitar 40-an diproses penyidikan," imbuhnya.

"Sementara jumlah penyidik kita per hari ini kalau yang 2 itu (Kompol Ganis dan AKP Handoyo) resmi mundur maka hanya sisa 52 penyidik dan ini semua dari Polri," sambungnya.

Johan berharap koordinasi yang akan dilakukan KPK dengan Polri nantinya disepakati mengenai mekanisme pengiriman, penarikan serta peralihan status pegawai. Yakni tercapainya kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

"Tentu ke depan ini juga salah satu yang akan dibicarakan dengan Polri bagaimana nanti ke depan mekanisme yang bisa win-win solution buat KPK," pungkasnya.

(fjp/trq)

 

Ruhut Dicopot dari DPP Partai Demokrat!

Jakarta - Ruhut Sitompul dicopot dari posisinya sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat (PD). Keputusan itu diambil dalam rapat harian pimpinan PD yang dihadiri Anas Urbaningrum.

"Sudah ada sekitar tiga minggu yang lalu, Ibu Andi jadi Ketua Divisi Hubungan Eksternal dan LSM, jabatan sebelumnya Ketua Divisi Komunikasi Publik diisi Pak Gede Pasek Suardika. Ruhut sudah tidak Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika," kata Kepala Biro Publikasi, Riset dan Data Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Prasetyo Sudrajat kepada detik com, Kamis (13/12/2012).

Menurutnya, dengan demikian maka Ruhut yang terkenal sebagai 'vokalis' Partai Demokrat tidak bisa lagi mengatasnamakan dirinya sebagai DPP Partai Demokrat.

"Artinya Ruhut sudah tidak di DPP, dia cuma anggota DPR sama sekali tidak di DPP dan tidak bisa mengatasnamakan DPP lagi," ungkapnya.

"Diputuskan dalam rapat pengurus harian terbatas, ketua umum, sekjen, waketum, wasekjen dan lainnya," lanjut Prasetyo.

Ia menuturkan, ada pos lain dalam struktur DPP Partai Demokrat yang diganti selain Ruhut Sitompul dan Andi Nurpati, hanya tidak signifikan, karena yang utama adalah departemen komunikasi publik yang strategi sebagai jubir partai.

"Alasannya hanya penyegaran saja karena kita ingin lebih baik dan lebih solid dalam menghadapi pemilu 2014," ujarnya soal alasan pergeseran tersebut.

(bal/trq)